Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perbaikan tata kelola keuangan daerah menjadi syarat utama untuk mendapatkan tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Ia menilai realisasi belanja yang belum optimal masih menghambat penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam Dialog Interaktif “DPRD Kuat, Daerah Berdaya” di Jakarta, Kamis, Purbaya meminta pemerintah daerah memperbaiki cara membelanjakan anggaran. Ia menyebut masih ada kebocoran dan penggunaan anggaran yang tidak efektif. “Kalau pengelolaannya bagus, triwulan kedua tahun depan anggarannya bisa jauh lebih besar,” ujarnya.
Purbaya menegaskan bahwa permintaan tambahan dana harus dibarengi bukti perbaikan fiskal. Ia siap mengusulkan revisi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto jika disiplin keuangan daerah meningkat. Tanpa perbaikan, Kementerian Keuangan akan sulit menambah alokasi anggaran.
Ia juga menyoroti peran penting DPRD dalam mengawasi APBD. DPRD diminta memastikan belanja daerah akuntabel, tidak bocor, dan benar-benar mendukung pembangunan.
Selain pengelolaan anggaran, Purbaya menekankan pentingnya menciptakan iklim bisnis yang sehat. Menurutnya, perbaikan iklim investasi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pelaku usaha akan lebih cepat merealisasikan rencana bisnis ketika situasi bisnis membaik.
Ia menambahkan bahwa persaingan antar-daerah dalam menarik investasi tidak bisa dihindari. Daerah yang mampu menyediakan infrastruktur yang baik, pelayanan publik yang cepat, dan sumber daya manusia berkualitas akan menjadi tujuan investor.
Sumber AntaraNews.com
