Bantul – PT Jasa Raharja Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta melaksanakan tindak lanjut data GASPOLL melalui kegiatan SIGAP Instansi di Pemerintah Kelurahan Pendowoharjo, Sewon, Bantul, pada Selasa, 10 November 2026. Kegiatan yang berlokasi di Jalan Bantul KM 8,5 ini bertujuan mencocokkan data kendaraan yang masih tercatat memiliki outstanding Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sekaligus memastikan kesesuaian informasi kepemilikan dan keberadaan kendaraan. Langkah ini dilakukan untuk mendorong tertib administrasi serta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban SWDKLLJ.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Rizqi Bayu Parwanta selaku PA Samsat Pembantu Sewon Bantul. Dalam kunjungan ini, petugas melakukan konfirmasi kepada Nanang selaku staf Kelurahan Pendowoharjo terkait lima kendaraan roda dua yang tercatat dalam data GASPOLL. Berdasarkan hasil konfirmasi, seluruh kendaraan tersebut masih dimiliki oleh pihak kelurahan, tetapi keberadaannya telah didistribusikan ke masing-masing padukuhan di wilayah Kelurahan Pendowoharjo. Informasi tersebut juga disertai keterangan bahwa pihak kelurahan telah menyampaikan kepada masing-masing padukuhan agar kewajiban pembayaran SWDKLLJ dapat segera ditindaklanjuti.
Rizqi Bayu Parwanta menyampaikan bahwa kegiatan SIGAP Instansi menjadi sarana untuk memastikan kesesuaian data kendaraan sekaligus memperoleh informasi langsung dari instansi terkait. “Melalui kunjungan ini, kami dapat mengetahui kondisi dan keberadaan kendaraan yang masih tercatat memiliki outstanding SWDKLLJ. Dari hasil konfirmasi, kendaraan tersebut diketahui masih dimiliki oleh kelurahan, tetapi telah didistribusikan ke beberapa padukuhan. Informasi ini penting agar tindak lanjut administrasi dapat dilakukan dengan lebih tepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rizqi menjelaskan bahwa pendistribusian kendaraan ke masing-masing padukuhan memerlukan koordinasi agar informasi mengenai kewajiban administrasi dapat diteruskan kepada pihak yang menggunakan atau bertanggung jawab atas kendaraan tersebut. Menurutnya, komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan kepada masing-masing padukuhan menjadi langkah positif dalam mendorong penyelesaian kewajiban yang masih tercatat. “Kami mengapresiasi upaya pihak kelurahan yang telah menyampaikan informasi mengenai kewajiban pembayaran kepada masing-masing padukuhan. Kami berharap koordinasi tersebut dapat terus ditindaklanjuti sehingga seluruh kendaraan yang masih menjadi tanggung jawab kelurahan dapat memenuhi kewajiban SWDKLLJ sesuai ketentuan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa pencocokan data dan koordinasi secara langsung perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga ketertiban administrasi kendaraan milik instansi. “Kami mengimbau agar setiap instansi memperhatikan status administrasi kendaraan yang dimiliki, termasuk kendaraan yang telah didistribusikan ke unit atau wilayah kerja lainnya. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kewajiban SWDKLLJ dapat lebih mudah dipantau dan ditindaklanjuti sehingga data kendaraan tetap akurat dan tertib administrasi dapat terjaga,” tutupnya.
