Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dalam rapat komisi yang digelar pada Selasa (20/1). Ia menilai terdapat kesenjangan besar antara alokasi anggaran pengelolaan sampah yang mencapai Rp3 triliun dengan penyelesaian persoalan sampah di lapangan.
Menurut Josephine, besarnya anggaran belum sejalan dengan komitmen dan realisasi program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Akibatnya, risiko lingkungan justru terus meningkat.
“Anggaran sangat besar, tetapi komitmen dan realisasi program di lapangan minim. Jika DLH tidak bekerja dengan baik, warga Jakarta bisa hidup berdampingan dengan sampah,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut diperkuat oleh insiden longsor sampah di TPST Bantar Gebang pada 31 Desember 2025. Gunungan sampah longsor hingga menimpa tiga truk pengangkut dan menyebabkan kendaraan terperosok ke kali. Josephine menilai kejadian itu menjadi bukti bahwa kapasitas Bantar Gebang sudah tidak lagi memadai sebagai tempat pembuangan akhir.
Ia menegaskan, persoalan sampah tidak bisa terus diselesaikan dengan pendekatan darurat. Diperlukan solusi dari hulu agar volume sampah tidak terus menumpuk di hilir.
“Bantar Gebang sudah over kapasitas. Peristiwa ini seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan hanya ditangani saat darurat lalu dilupakan,” tegasnya.
Josephine juga menilai DLH selama ini terlalu fokus pada pengelolaan di tempat pembuangan akhir, tanpa memperhatikan kondisi di tingkat warga. Program pemilahan sampah yang digalakkan pemerintah, kata dia, belum berjalan secara sinergis.
Ia mengungkapkan banyak keluhan masyarakat yang sudah disiplin memilah sampah basah dan kering, namun hasilnya menjadi sia-sia karena kembali dicampur saat proses pengangkutan.
“Saya mendapat laporan saat reses. Warga sudah memilah sampah, tetapi petugas justru mencampurnya kembali di truk,” ujarnya.
Selain persoalan pemilahan, keterbatasan infrastruktur pendukung juga menjadi masalah. Fasilitas seperti bank sampah, tempat pembuangan di tingkat permukiman, serta armada pengangkut dinilai masih minim di banyak wilayah. Kondisi tersebut kerap memicu penumpukan sampah di tingkat RT dan RW, menimbulkan bau tidak sedap dan berpotensi mengganggu kesehatan warga.
Di sisi lain, proyek pengelolaan sampah yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang juga belum berjalan optimal. Fasilitas RDF Rorotan, yang digadang-gadang sebagai pengolahan sampah berbasis teknologi modern, saat ini dilaporkan tidak beroperasi.
Proyek yang dirancang untuk mengolah gas metana menjadi energi listrik itu disebut belum memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang jelas. Akibatnya, proyek tersebut mendapat penolakan dari warga sekitar karena dikhawatirkan menimbulkan pencemaran udara.
Sebagai langkah konkret, Josephine mendesak DLH DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pengelolaan sampah. Ia menegaskan, anggaran besar harus diiringi dengan akuntabilitas dan hasil yang terukur.
“Kami akan meminta pertanggungjawaban yang transparan. Warga Jakarta berhak mendapatkan pengelolaan sampah yang baik, bukan sekadar janji tanpa hasil,” pungkas Josephine, yang juga menjadi satu-satunya anggota perempuan di Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Sumber MediaIndonesia.com
