MERAUKE — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Papua Selatan menegaskan hanya ada satu kepengurusan resmi yang diakui pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Aula Hotel Halogen Merauke, Kamis (13/11/2025).
Hadir dalam acara tersebut Ketua DPD KNPI Papua Selatan, Dominikus Buliba Gebze, bersama jajaran pengurus inti seperti Ketua OKK Antonius Bambang E. Susilo dan Wakil Ketua Bidang Media Felix Hursepuny. Mereka menegaskan komitmen menjaga soliditas dan menolak segala bentuk dualisme organisasi kepemudaan di wilayah Papua Selatan.
“Kami di Papua Selatan sudah berdiri sendiri dan hanya ada satu KNPI yang sah, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM di bawah pimpinan Bung Riyano Satria Panjaitan. Kami akan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang mencoba memecah belah,” tegas Antonius Bambang.
Antonius menambahkan, meskipun di tingkat pusat terdapat perbedaan versi kepemimpinan, DPD KNPI Papua Selatan tetap berpegang pada hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan di Hotel Megaria. Musda tersebut menetapkan kepengurusan resmi sesuai aturan organisasi dan telah diakui secara hukum.
Ketua DPD KNPI Papua Selatan Dominikus Buliba Gebze juga menegaskan bahwa setiap kegiatan yang mengatasnamakan KNPI di wilayahnya harus berkoordinasi dengan kepengurusan sah. Ia menolak klaim pihak lain yang mengaku mewakili KNPI tanpa dasar hukum.
“Kami di Papua Selatan sudah memiliki legalitas lengkap, mulai dari NPWP, SK kepengurusan, hingga dukungan 30 organisasi kepemudaan. Semua sudah disahkan dan diakui pemerintah daerah. Jadi, tidak ada lagi istilah dualisme,” ujar Dominikus.
Ia juga menegaskan bahwa negara melalui Kementerian Hukum dan HAM hanya mengakui satu struktur kepemimpinan, yaitu DPD KNPI di bawah Riyano Satria Panjaitan. Bahkan, saat Musda Papua Selatan digelar, Penjabat Gubernur Papua Selatan turut hadir dan menegaskan keabsahan kepengurusan tersebut.
Dengan legitimasi yang kuat, DPD KNPI Papua Selatan berkomitmen menjalankan berbagai program pembinaan generasi muda. Dalam waktu dekat, mereka akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai langkah awal penyusunan agenda dan strategi pengembangan pemuda di tahun 2025.
RRI.co.id
