Dalam upaya menciptakan ekosistem transportasi yang aman dan tertib, Jasa Raharja Cabang Semarang bersama Korlantas Polri menggelar Forum Group Discussion (FGD) Forum Komunikasi Lalu Lintas Kota Semarang pada Senin (23/02/2026).
Pertemuan strategis ini fokus pada optimalisasi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai instrumen utama untuk meminimalisir angka kecelakaan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah Kota Semarang.
Kegiatan ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama, mulai dari Korlantas Polri, Satlantas Polrestabes Semarang, Dinas Perhubungan Kota Semarang, hingga Kantor Bersama Samsat Kota Semarang. Beberapa poin krusial yang dibahas meliputi, Meninjau efektivitas sistem yang telah berjalan dalam mendeteksi pelanggaran. Menentukan lokasi strategis penambahan kamera ETLE di ruas jalan protokol berdasarkan tren kecelakaan. Penguatan sistem antara data pelanggaran ETLE dengan data registrasi kendaraan di Samsat untuk mendorong ketaatan pajak.
Perwakilan Korlantas Polri menekankan bahwa penegakan hukum berbasis teknologi adalah kunci untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas yang modern dan transparan.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Cabang Jasa Raharja Semarang, Manggala Aji Mukti, menegaskan bahwa dukungan Jasa Raharja dalam sistem ETLE ini berkaitan erat dengan mandat perlindungan negara. Ia menjelaskan bahwa seluruh layanan Jasa Raharja berpijak pada dua pilar hukum utama, UU No. 33 Tahun 1964: Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. UU No. 34 Tahun 1964: Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
“Kehadiran Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan adalah amanat dari undang undang. Melalui forum ini, kami berharap optimalisasi ETLE dapat membantu menekan angka fatalitas, sehingga kepastian jaminan bagi masyarakat tetap terjaga dalam bingkai ketertiban hukum,” ujarnya.
Dinas Perhubungan Kota Semarang turut memberikan dukungan melalui rencana rekayasa lalu lintas dan peningkatan sarana prasarana keselamatan jalan. Di sisi lain, Kantor Bersama Samsat menekankan bahwa data ETLE akan menjadi instrumen penting untuk mengingatkan masyarakat akan kewajiban pajak mereka.
Hasil akhir dari forum ini menyepakati adanya evaluasi rutin berkala dan peningkatan sosialisasi masif kepada masyarakat. Dengan integrasi data yang kuat, diharapkan Kota Semarang dapat menjadi model daerah dengan tingkat kecelakaan rendah dan kepatuhan pajak yang tinggi.
