DPRD dan Pemprov Banten sepakat mempercepat pembangunan daerah melalui penguatan belanja mandatori, peningkatan pelayanan dasar, serta pembangunan infrastruktur strategis pada RAPBD Banten 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp10,14 triliun, dengan prioritas utama pada konektivitas jalan di seluruh wilayah provinsi.
Kesepakatan tersebut diumumkan dalam rapat pembahasan RAPBD 2026 di Kota Serang, Kamis, 21 November. Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menyampaikan bahwa seluruh pandangan fraksi telah ditanggapi secara substansial oleh Gubernur Banten Andra Soni. Ia menegaskan bahwa mekanisme penganggaran telah berjalan on the track dan mencerminkan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan.
Penguatan Anggaran Pendidikan dan Efisiensi Belanja Daerah
Dalam pembahasan RAPBD 2026, DPRD dan Pemprov Banten menyetujui komposisi belanja daerah dengan penekanan pada sektor pendidikan yang mendapatkan porsi 36,1 persen dari total anggaran. Sementara itu, belanja pegawai dipertahankan tetap di bawah batas maksimal 30 persen, sebagai upaya menjaga efisiensi keuangan daerah.
Fahmi Hakim menambahkan, DPRD menargetkan pengesahan RAPBD akan dilakukan pada paripurna Selasa mendatang. Langkah ini penting untuk memastikan program prioritas dapat segera dijalankan.
Fokus Infrastruktur: Konektivitas Jalan Desa hingga Jalan Provinsi
Infrastruktur jalan menjadi fokus strategis dalam percepatan pembangunan Banten 2026. DPRD memberikan dukungan penuh terhadap program Bangun Jalan Desa Sejahtera yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas wilayah, termasuk jalan provinsi, akses pertanian, dan akses menuju fasilitas kesehatan.
Menurut Fahmi, perbaikan konektivitas menjadi kunci mengangkat produktivitas dan pemerataan pembangunan antardaerah.
Prioritas Pelayanan Dasar dan Penguatan Pembangunan Desa
Gubernur Banten Andra Soni menekankan bahwa pembahasan lanjutan KUA-PPAS akan dilakukan secara komprehensif agar seluruh program berjalan tepat waktu. Pelayanan dasar seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), infrastruktur pendidikan, serta program sekolah gratis tetap menjadi prioritas utama RAPBD 2026.
Pemerintah Provinsi juga menempatkan pembangunan desa sebagai agenda penting untuk mengurangi ketimpangan. Banyak desa di Banten, terutama di Lebak dan Pandeglang, masih tertinggal sehingga membutuhkan perhatian lebih besar.
Andra Soni menegaskan bahwa Pemprov Banten harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena transfer pusat tidak bisa lagi menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran.
Proyeksi Anggaran 2026 dan Penutupan Defisit
Pendapatan daerah Banten tahun 2026 ditargetkan mencapai lebih dari Rp9,94 triliun. Sementara itu, total belanja mencapai Rp10 triliun lebih, sehingga tercatat defisit yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp57,04 miliar.
Pembiayaan tersebut bersumber dari perkiraan SILPA 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp195,54 miliar. Pada saat yang sama, Pemprov Banten juga menyiapkan pengeluaran pembiayaan untuk cicilan pokok utang kepada PT SMI senilai Rp138,49 miliar.
Alokasi Belanja Tematik 2026
Dalam struktur belanja tematik RAPBD 2026, beberapa program prioritas mendapatkan porsi anggaran signifikan, antara lain:
- Asta Cita: Rp940,13 miliar
- Program 3 Juta Rumah: Rp409,24 miliar
- Penanganan inflasi: Rp298,84 miliar
- Pengentasan kemiskinan ekstrem: Rp951,97 miliar
- Penanganan stunting: Rp396,53 miliar
Melalui penguatan belanja dan fokus pada pelayanan dasar serta infrastruktur, DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten berharap percepatan pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh pada 2026.
Sumber AntaraNews
